DIPA 2020 , Bagaimana Cara Mengefisiensikannya ? Yuk Intip

JAKARTA, 14 November 2019 – Gedung Serbaguna Kemkominfo. Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) menyelenggarakan diskusi Media yang bertema “Efisiensi Pemanfaatan DIPA 2020”.

Suasana kegiatan FMB di Ruang Serbaguna Kominfo jakarta

Acara ini menghadirkan dua narasumber yaitu Dirjen Anggaran Keuangan Askolani dan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Didalam acara diskusi tersebut dibahas mengenai alokasi belanja negara untuk tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2.540,4 triliun. Tahun 2020 menjadi tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Menurut Menkeu, sebanyak Rp909,6 triliun dialokasikan untuk 87 kementerian/lembaga (KL). Selain itu, ada Rp856,9 triliun untuk anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke gubernur.

Menkeu menambahkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 memiliki peran strategis bagi pemerintah.

Nantinya secara bertahap dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju pada 2045, yakni 100 tahun Indonesia Merdeka. Oleh karena itu, tema kebijakan fiskal 2020, APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM.

“Inovasi dan penguatan kualitas SDM adalah faktor penting dalam tegakkan kerangka pembangunan yang kredibel, berkualitas dan inklusi. Perlu juga memacu ekonomi agar lebih tinggi dengan menggairahkan investasi dan ekspor. Juga dalam rangka dorong daya saing nasional,” tambah dia.

Adapun DIPA K/L yang diserahkan ke Presiden Jokowi sesuai dengan amanat UU 20 tahun 2019 tentang APBN 2020.

“Sejalan dengan beberapa perubahan nomenklatur di beberapa KL, kami akan segera mengoordinasikan secara cepat agar revisi DIPA dari KL yang alami perubahan nomenklatur bisa dilakukan sebelum anggaran berjalan,” ungkap Menkeu.

Bahkan Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk kembali menekan belanja barang pada tahun depan sehingga penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 akan lebih efisien dan efektif lagi.

“Kita semakin menguatkan dan memantapkan untuk efisiensi dan efektivitas daripada sisi belanja. Pertama kita kendalikan belanja barang, misalnya untuk operasional, perjalanan dinas, honor, konsinyering, bangun gedung, beli mobil, dari awal sudah kita hemat sesuai arahan Presiden dan itu kemudian diminta dilanjutkan di 2020,” Demikian disampaikan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.

Menurut Askolani, dengan adanya pengendalian belanja barang, maka bisa dilihat bahwa pada tahun 2020 banyak K/L mengalami penurunan belanja barangnya dibandingkan tahun 2019 dan sebelumnya. “Ini tentunya langkah efisien ini menjadi modal kita,” imbuhnya.

Selain pengendalian belanja barang, kata Askolani, Presiden juga memberikan sejumlah arahan agar penggunaan APBN 2020 semakin efisien dan efektif. Pertama adalah melakukan pelelangan proyek lebih cepat. Bahkan, jika bisa dilakukan mulai dari sekarang sehingga bisa dieksekusi pada Januari 2020.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran Rp10 triliun untuk kartu pra-kerja. Dana tersebut dirancang untuk pemberian modal kerja dan pelatihan bagi dua juta pemegang kartu pra-kerja. “Sekarang tengah kita godok. Januari 2020 dijadwalkan selesai,” jelas Dirjen Anggaran Kemenkeu, Askolani, dalam diskusi media FMB9 di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Lebih lanjut, Askolani menyampaikan, kebijakan teknis dalam penyaluran kartu prakerja, pemerintah sedang menggodoknya. Diharapkan dalam waktu dekat kartu prakerja sudah dapat dibagikan, sehingga bisa mendorong pengurangan pengangguran.

Dari dua juta kartu pra-kerja, sebanyak 500.000 di antaranya akan berbasis kartu. Sementara sisanya 1,5 juta berbasis digital. Kartu ini tidak seperti bantuan pemerintah lainnya yang sifatnya satu arah. Artinya para pemegang kartu harus mengikuti serangkaian pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan bidangnya sebelum benarbenar terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.

“Target kita dua juta, sekitar 1,5 juta akan dilakukan secara online dan yang 500.000 manual seperti melalui BLK (Balai Latihan Kerja),” ujar Askolani.

Seperti diketahui, kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong penyerapan tenaga kerja dengan SDM yang kompeten. Nantinya, penerima kartu prakerja akan diberikan berbagai pelatihan keterampilan sesuai dengan tuntutan dunia usaha. “Selain pelatihan, mereka juga diberi insentif untuk jangka tiga bulan. Kenapa 3 bulan? Kita asumsikan dalam masa itu, mereka sudah dapat pekerjaan,” jelas Sekjen Kemenaker Khairul Anwar dalam kesempatan dismed bertajuk “Efesiensi Pemanfaatan DIPA 2020” yang diinisiasi Kementerian Kominfo itu.

Lebih jauh, Khairul menyampaikan bahwa pelatihan untuk pemegang kartu pra-kerja akan betbasis permintaan (demand) dari perusahaan. “Tempat pelatihan pun kita piliha yang baik, yang menjamin kemampuan si tenaga kerja. Kita tidak mau asal dapat sertifikat pelatihan, tapi keterampilan mereka harus bener-benar terbukti,” tegas Khairul.

 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: